JURNAL VERITAS IN DEO - 01 ; PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA: ANALISIS TEOLOGI PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI INDONESIA
PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA: ANALISIS TEOLOGI PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI INDONESIA
| Volume / Issue | Vol. 9 No. 2 (2026) |
| Article Type | Theological Article |
| Language | Indonesian |
| Pages | 1–14 |
| JVID | VID-TA/2026-09-002 |
ABSTRAK
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen penting untuk membangun martabat manusia, mengurangi ketimpangan, dan memperluas kesempatan hidup. Meskipun kerangka konstitusional Indonesia menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara dan kewajiban pemerintah, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tetap menjadi tantangan kebijakan publik. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah hadir untuk memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, memperluas layanan pendidikan, memperbaiki pendataan, serta mendorong penjangkauan dan pengembalian anak ke jalur pendidikan. Artikel ini menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif teologi publik dan etika sosial Kristen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, data resmi pemerintah, literatur pendidikan, serta pemikiran teologis mengenai keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab publik. Analisis menunjukkan bahwa Perpres 3/2026 menyediakan kerangka koordinasi dan intervensi yang penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas data, kejelasan pembagian tanggung jawab, kecukupan anggaran, akses pendidikan inklusif, dan akuntabilitas pelaksanaan di daerah. Dari perspektif teologi publik, pendidikan bukan sekadar layanan administratif, melainkan kewajiban moral yang berhubungan dengan penghormatan terhadap martabat anak dan keadilan sosial. Gereja dan masyarakat sipil dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif melalui advokasi, pendampingan keluarga, dukungan pendidikan, serta pengawasan sosial tanpa mengambil alih kewajiban negara. Artikel menyimpulkan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya tersusunnya sistem koordinasi atau tersedianya data, melainkan terjaminnya kesempatan nyata bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.








